Ia berharap, semua dapat berkomitmen dengan menyamakan presepsi, saya juga sudah berdiskusi dengan pihak TNI, Polri untuk membuat satgas untuk menangani permasalahan konflik agraria ini. Dan semoga juga dengan cara mediasi permasalahan dalam konflik agraria dapat diatasi,” ujarnya
Lebih jauh dikatakan Herman Deru, bahwasannya Pemprov Sumsel sebagai saah satu dari sekian banyak lembaga alternatif penyelesaian sangketa (APS/ADR) akan terus membantu untuk mewujudkan zero konflik agraria di Sumsel.
“Pemprov sangat membuka pintu untuk persoalan-persolan Kota, kabupaten bahkan sampai di desa, dan kami akan terus membantu demi mewujudkan zero konflik agraria di Sumsel,” pungkasnya.
Untuk itu kesimpulan dari FGD tersebut meliputi, seluruh pihak harus harus bersinergi menjadi fasilisator dalam pencegahan konflik agraria, menyetujui adanya pembentukan satgas, koordinasi untuk pemetaan dan perhutanan dan BPN akan dilakukan untuk mendapatkan data.
Sementara itu, Kepala kantor kewilayahan BPN Sumsel Drs. Pelopor, M.Eng.Sc mengatajan pihajnya akan terus menangani kasus-kasus yang sudah dilapor kepada kantor BPN Sumsel sehingga menjadikan Sumsel menjadi zero konflik agraria.