Nasib Penyuling Minyak Muba Disuarakan ke Pusat, Apriyadi Dorong Kepastian Hukum

JAKARTA, Topik Sumsel — Aspirasi masyarakat Musi Banyuasin (Muba), khususnya para penyuling minyak, dibawa ke pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong agar aktivitas masyarakat di sektor minyak dapat ditata secara lebih jelas, tertib, dan memiliki kepastian hukum.

Aspirasi tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Apriyadi Mahmud, M.Si., saat mewakili Gubernur Sumatera Selatan dalam Rapat Koordinasi Monitoring Pengelolaan Sumur Masyarakat, Sumur Tua, dan Sumur Idle di Ruang Rapat Utama Bina Graha, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Apriyadi menyampaikan harapan masyarakat Muba agar aktivitas penyulingan minyak yang selama ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian dapat memperoleh ruang pengelolaan yang lebih jelas dan tertata, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Apriyadi, penataan sektor tersebut perlu mendapat perhatian bersama karena tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi masyarakat. Di sisi lain, terdapat pula persoalan kepastian hukum, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta tata kelola kegiatan minyak yang harus menjadi pertimbangan.

“Yang kami sampaikan adalah aspirasi masyarakat. Mereka berharap ke depan ada pola pengelolaan yang lebih jelas dan tertata, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik, aman, dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Apriyadi.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas di sektor tersebut. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari formulasi penataan yang dapat memberikan solusi bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga kepentingan negara.

Baca Juga:

Sungai Musi dan BHL Mengering, PDAM Tirta Randik Perpanjang Selang Intake

Apriyadi berharap pembahasan mengenai sumur masyarakat, sumur tua, dan sumur idle tidak berhenti pada aspek pengawasan, tetapi dapat menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat di daerah.

“Harapan kita tentu ada solusi terbaik. Masyarakat tetap mendapatkan ruang untuk berusaha, namun aspek hukum, keselamatan, lingkungan dan tata kelola juga harus menjadi perhatian,” pungkasnya.