Tinjau Sumur Minyak Rakyat di Hindoli, Kapolda Sumsel Tegaskan Operasional Harus Sesuai Aturan dan Utamakan Warga Muba

MUBA, Topik Sumsel — Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol. Rony Samtana Tarigan, S.I.K., M.T.C.P., melakukan kunjungan kerja sekaligus peninjauan langsung terhadap pengelolaan sumur minyak masyarakat di kawasan PT Hindoli, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Rabu (11/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Sumsel didampingi perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Bambang, perwakilan Pertamina, Heru, serta unsur pemerintah daerah dan Forkopimda Muba. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan penataan sumur minyak rakyat yang menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi atau lifting minyak nasional.

Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana Tarigan mengatakan, kawasan Hindoli dengan luas sekitar 159 hektare yang telah dilepaskan oleh pihak Hindoli menjadi salah satu lokasi yang mulai ditata agar aktivitas pengelolaan sumur minyak masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan dan kaidah pertambangan yang berlaku.

Menurutnya, sebelumnya aktivitas pengeboran di kawasan tersebut menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan hingga permasalahan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba dan tindak kekerasan.

Karena itu, negara melalui sinergi berbagai pihak berupaya melakukan penataan agar pengelolaan sumur minyak masyarakat berlangsung lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara.

“Permen 14 Tahun 2025 merupakan ruang yang diberikan negara kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan sumur minyak masyarakat dengan baik dan sesuai kaidah-kaidah pertambangan. Tujuannya agar kegiatan tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya, termasuk menjamin keselamatan para pekerja dan mencegah kecelakaan kerja,” ujar Rony.

Baca Juga:

Wartawan Kembali Geruduk Mapolda Sumsel, Tuntut Pengusutan Tuntas Kasus Kekerasan Jurnalis

Ia menjelaskan, keberhasilan penataan kawasan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara SKK Migas, Pertamina selaku KKKS, Pemerintah Kabupaten Muba, Forkopimda, TNI, Polri, Pemerintah Provinsi Sumsel, hingga unsur terkait lainnya.

Kapolda berharap PetroMuba sebagai Badan Kerja Sama Usaha (BKU) yang dipercaya pemerintah daerah dapat menjalankan tata kelola pengelolaan sumur minyak masyarakat secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur.

Lebih lanjut, Rony menegaskan bahwa keberadaan sumur minyak rakyat harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, khususnya warga Kabupaten Muba yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan.

Ia menyebutkan, pemilik sumur tidak harus berasal dari Muba. Namun, tenaga kerja yang dilibatkan dalam aktivitas operasional di lapangan harus mengutamakan masyarakat setempat.

“Pemilik sumur boleh saja berasal dari luar Muba, tetapi pekerja di lapangan harus mengutamakan warga Muba. Kita mengetahui masih banyak saudara-saudara kita di daerah ini yang membutuhkan pekerjaan layak. Ini menjadi peluang bagi masyarakat lokal,” tegasnya.

Baca Juga:

Diduga Tersenggol Mobil Saat Menyalip, Pemuda 23 Tahun Tewas Kecelakaan di Sako Palembang

Selain persoalan tenaga kerja, Kapolda juga menekankan pentingnya penerapan aturan operasional dengan melarang aktivitas pekerjaan pada malam hari.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar pembatasan waktu kerja, melainkan bagian dari upaya menjaga keselamatan pekerja dan mencegah potensi kecelakaan maupun ledakan.

Ia menjelaskan, kondisi gas di sekitar sumur minyak memiliki potensi bahaya yang harus diperhatikan. Aktivitas malam hari juga dikhawatirkan meningkatkan risiko kecelakaan karena faktor kelelahan pekerja. Selain itu, pihaknya tidak ingin muncul kembali penyalahgunaan narkoba akibat pekerja berupaya menjaga stamina untuk bekerja hingga larut malam.

Untuk mengantisipasi masuknya pihak-pihak yang tidak berkepentingan serta mencegah gangguan keamanan, pengelolaan kawasan juga direncanakan menerapkan sistem one gate system atau satu pintu akses masuk dan keluar.

Melalui sistem tersebut, setiap orang yang memasuki kawasan akan melalui proses pendataan dan pemeriksaan identitas. Dengan demikian, aktivitas di lokasi dapat lebih terkontrol dan potensi gangguan keamanan dapat diminimalkan.

Baca Juga:

Lewat Problem Solving, Bhabinkamtibmas Simpang Sari Damaikan Dua Warga yang Berselisih

Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin H. M. Toha menyampaikan apresiasi atas dukungan Kapolda Sumsel bersama jajaran Forkopimda dalam proses penataan sumur minyak masyarakat di wilayahnya.

Menurut Toha, keberadaan sumur minyak rakyat harus mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama dalam membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga Muba.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Salah satunya melalui penataan fasilitas penampungan agar minyak tidak berceceran dan mencemari lingkungan sekitar.

“Masyarakat Musi Banyuasin masih banyak membutuhkan lapangan pekerjaan dan masih banyak yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Karena itu, keberadaan sumur minyak masyarakat ini harus kita atur bersama agar memberikan manfaat bagi warga sekaligus menjaga lingkungan tetap aman,” ungkap Toha.

Bupati juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan mengoptimalkan peran PetroMuba, koperasi, serta UMKM dalam mendukung tata kelola dan pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.

Baca Juga:

Dukung Program Prioritas Kapolri, Polsek Babat Toman Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas

Ia berharap seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga para pemilik sumur dapat dilibatkan dalam proses penataan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik di tengah masyarakat.

Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan pengambilalihan sumur oleh negara, Toha berharap warga dapat memahami mekanisme pengelolaan yang telah diatur pemerintah. Ia juga menegaskan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP), termasuk transparansi harga dan pembagian hasil antara masyarakat dengan BKU sesuai ketentuan.

Dengan penataan yang terencana, pengawasan bersama, serta keterlibatan masyarakat lokal, kawasan sumur minyak rakyat di Hindoli diharapkan dapat menjadi percontohan bagi penataan lokasi sumur minyak masyarakat lainnya di Kabupaten Musi Banyuasin.

Kapolda Sumsel pun mengajak seluruh pihak untuk menjaga komitmen dan mendukung pengelolaan sumur minyak rakyat agar berjalan sesuai aturan, mengutamakan keselamatan kerja, menjaga lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan negara.

Baca Juga:

Tanamkan Kesadaran Berlalu Lintas Sejak Dini, Satlantas Polres Muba Sambangi Pelajar SMAN 2 Sekayu