Harapkan Adanya Polisi Hutan Di KPH wilayah X Dempo

PAGARALAM, Topik Sumsel – Kota Pagaralam yang dicap sebagai salah satu paru-paru di Provinsi Sumatera Selatan memeiliki luasan wilayah sekitar 63.000 hektar 30 persen dengan diantaranya 24.000 hektar merupakan hutan lindung.

Dengan wilayah yang cukup luas tersebut, tentunya harus banyak pula penjaganya guna tidak ada oknum yang menyalahgunakan wilayah tersebut. Nyatanya,sangat disayangkan dari puluhan ribu hutan lindung yang ada di Pagaralam tidak ada penjaga dari hutan lindung tersebut.

Dalam hal ini, Polisi Hutan sangat diperlukan karena berdasarkan tufoksinya yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan.

Pihak UPTD Kesatuan Pengelohan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo saat ini tidak memiliki Polisi Hutan. Akibatnya pihak KPH kesulitan melakukan penindakan tegas kepada oknum masyarakat yang menyalahgunakan hutan lindung di Pagaralam.

Kepala UPTD KPH Wilayah X Dempo Heri Mulyono melalui Kasi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan Lonedi mengatakan, bahwa saat ini di Kota Pagar Alam tidak memiliki Polisi Hutan.

“Kita saat ini tidak memiliki polisi hutan, karena polisi hutan yang ada selama ini pindah tugas kedaerah lain”, katanya. Senin (21/3/2022).

Baca Juga:

Tampil Gemilang di Kejurnas Anggar RDPS Cup 2026, Alya Rubiya Yuki Bawa Pulang Dua Perak

Dijelaskan Lonedi di Pagaralam terdapat dua hutan lindung yaoitu Bukit Dingin dan Gunung Dempo. Saat ini kedua lokasi hutan lindung itu dijaga oleh KPH Wilayah X Dempo namun tanpa dilengkapi oleh polisi hutan.

“Jadi kita hanya mengandalkan petugas atau pegawai dari KPH Wilayah X Dempo saja untuk menjaga dan memantau kawasan hutan lindung di Pagaralam”, ujarnya.

Menurut Lonedi pihak KPH Wilayah X Dempo saat ini membutuhkan paling sedikit 2 orang polisi hutan untuk menjaga bersama KPH X Dempo di Pagaralam.

“Kami berharap pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel dapat menempatkan polisi hutan di Pagar Alam agar fungsi dan tugas serta kewenangan KPH Wilayah X Dempo dapat berjalan dengan baik,”pungkasnya.(red)

Baca Juga:

Sumbang Rp7,59 Miliar untuk Negara dari Minyak Ilegal, AKBP Ahmad Budi Martono Raih Penghargaan Nasional