Kejari Muba Kemas Administrasi Melalui e-Arsip

SEKAYU, Topik Sumsel – Administrasi merupakan kegiatan operasional rutin yang dilakukan oleh setiap bagian dalam sebuah unit organisasi. Dalam mengelola sistem administrasi yang tertuang dalam bentuk dokumen tentunya memerlukan effort yang besar dalam pengelolaanya.

Menyikapi hal tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) telah menerapkan Arsip Elektronik (e-Arsip) dalam pengelolaan sistem administrasi yang ada di Kantor Kejari Kabupaten Muba.

Penerapan itu sendiri, guna mempermudah dalam pencarian arsip sehingga bisa memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Kejari Muba, Marcos MM Simaremare melalui Kasubbag Bin, Widodo WS mengatakan, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat belakangan ini mempunyai dampak positif terhadap kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan berbagai kegiatan khususnya di bidang kearsipan yang perlu segera diantisipasi.

“Makanya kita terapkan e-Arsip yang sudah dijalankan pada November tahun lalu”, katanya saat ditemui diruangang Kasubbag Pembinaan Kejari Muba, Selasa (18/1/2022).

Dia menerangkan, dalam aplikasi tersebut tidak hanya arsip bidang pembinaan saja melainkan berkas perkara pidana umum, pidana korupsi dan Datun. Sebab, arsip-arsip ini tidak bisa dimusnahkan pertahunnya melainkan puluhan tahun baru bisa kita musnahkan.

Baca Juga:

Menuju Musprov PSSI Sumsel, Hendri Zainuddin Muncul sebagai Kandidat Kuat Ketua Umum

“Jadi selain memudahkan para pihak terkhusus masyarakat untuk mencari informasi terkait dengan perkara yang dicari informasinya, petugas kita akan mencari dengan menyebutkan nama terdakwa, pasal dakwaan, putusan pengadilan serta siapa jaksa yang menangani, “jelasnya.

Namun, lanjut Widodo, aplikasi bersifat offline tidak terbuka secara online, jadi hanya petugas atau staf kejaksaan saja yang bisa mengoperasikannya. Sehingga, kalau memang ada masyarakat membutuhkan data tinggal datang saja ke kantor Kejari Muba.

“Ini salah satu upaya mengembangkan program yang menyentuh masyarakat untuk kemudahan pelayanan, dalam membangun zona integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)”, pungkasnya. (win)