Klarifikasi Polemik Poltek Sekayu, Hairad : Yayasan Tidak Mengelola Dana yang Bersumber Dari APBD

Hairad juga menjelaskan, terjadinya ketidakpahaman pihak manajemen Poltek Sekayu akan tata kelola perguruan tinggi terkait tuntutan manajemen Poltek Sekayu yang menolak intervensi dari YMS. “Tertera pada Pasal 66 ayat(3) UU nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Statuta perguruan tinggi ditetapkan oleh Badan Penyelenggara, dan Pasal 67 yang menyebutkan bahwa penyelenggera otonomi perguruan tinggi itu diatur oleh Badan Penyelenggara yang dalam hal ini adalah Yayasan,” jelasnya.

Untuk itu, Hairad menegaskan, demi menjamin keberlangsungan studi adik-adik mahasiswa di Poltek Sekayu, pihaknya akan melakukan beberapa hal. “Pertama, terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2022 kami menonaktifkan manajemen Poltek Sekayu. Jadi mulai hari ini, pimpinan Poltek Sekayu tidak bisa lagi mengklaim bahwa dia pimpinan Poltek Sekayu,” tegasnya.

Kedua, Yayasan akan membentuk Tim percepatan kemandirian Poltek Sekayu. ” Jadi yang awalnya tim ini akan dibentuk di bulan September, tapi karena ada kejadian ini kami percepat,” lanjut Hairad.

Ketiga, pihaknya akan melakukan rekrutmen terbuka untuk posisi Pimpinan, Dosen dan Karyawan Poltek Sekayu. “Mulai Senin, kita akan share ke publik bahwa Yayasan Muba Sejahtera menerima rekrutmen untuk manajemen Poltek Sekayu,” ungkap Hairad.

Keempat, YMS meminta kepada mahasiswa untuk kooperatif sehingga tercipta kepastian studi mereka di Poltek Sekayu. “Kemudian untuk penerimaan mahasiswa baru tetap kami jalankan, kita perpanjang untuk gelombang dua sampai dengan 30 Agustus 2022,” lanjut Hairad.

Terakhir, YMS juga akan bersurat terhadap Pj Bupati Muba dan DPRD Muba untuk memastikan nasib mahasiswa. “Kami akan mempertanyakan komitmen Pemkab Muba karena dalam Perda itu jelas bahwa Pemda berkewajiban untuk membantu Poltek sampai mandiri,” tanya Hairad.

Baca Juga:

Tabrak Truk Berhenti di Jalintim Muba, Balita 4 Tahun Tewas di Tempat