PDI Perjuangan Muba Gelar FGD : Bongkar Politik Biaya Tinggi hingga Krisis Tata Kelola APBD

Ketimpangan struktur APBD juga menjadi persoalan serius. Belanja pegawai dan operasional dinilai menyedot ruang fiskal, sehingga anggaran untuk layanan publik, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat justru terpinggirkan. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan perkebunan dinilai tidak memberikan nilai tambah signifikan bagi masyarakat desa.

Tiga Agenda Utama: Akhiri Siklus Politik Rusak

FGD PDI Perjuangan Muba merumuskan tiga fokus besar:

1. Mengonfirmasi diagnosis politik lokal, termasuk biaya politik tinggi, erosi ideologi partai, dan ketimpangan pengelolaan APBD.
2. Menggali perspektif lintas sektor guna memetakan masalah secara objektif dan terukur.
3. Menetapkan rekomendasi strategis lima tahun ke depan yang konkret dan berpihak pada rakyat.

Ketua DPC PDI Perjuangan Muba, Beni Hernedi, menegaskan bahwa FGD ini menjadi ruang terbuka untuk mengatakan bahwa Muba membutuhkan perubahan politik yang progresif, bukan sekadar perubahan kosmetik. Ia menambahkan bahwa rakyat selama ini hanya menjadi penonton dalam pengelolaan sumber daya alam yang dieksploitasi secara besar-besaran.