Dalil Penundaan Penanganan Kasus Anak Tak Dikabulkan, Polres Muba Menang Praperadilan

MUBA, Topik Sumsel — Pengadilan Negeri (PN) Sekayu menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan pihak pemohon terkait dugaan penundaan penanganan perkara laporan polisi Nomor: LP/B/80/11/2025/SPKT/Polres Muba/Polda Sumsel tentang dugaan tindak pidana penelantaran anak.

Putusan tersebut dibacakan oleh hakim tunggal Andi Setiawan, S.H., pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 16.00 WIB di Pengadilan Negeri Sekayu.

Perkara praperadilan itu berawal dari laporan DV melalui kuasa hukumnya, Novita Roy Lubis, S.H., M.H., terhadap JW terkait dugaan penelantaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B juncto Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam permohonannya, pihak pemohon mempersoalkan dugaan penundaan penanganan perkara oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Musi Banyuasin (Muba).

Sidang dipimpin hakim tunggal Andi Setiawan, S.H., dengan Anwas, S.H., sebagai panitera pengganti. Pihak pemohon diwakili advokat Novita Roy Lubis, S.H., M.H., bersama rekannya. Sementara pihak termohon, Polres Muba, diwakili Pembina Ita Izzakah, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Hukum (Kasikum) Polres Muba.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai dugaan penundaan penanganan perkara atau undue delay tidak dikabulkan oleh hakim.

Baca Juga:

Penjaga Kantin SMP di Kalidoni Ditangkap, Diduga Cabuli Siswi Berusia 13 Tahun

Menanggapi putusan tersebut, Kasi Humas Polres Muba AKP Hutahaean mengatakan penanganan perkara oleh Unit PPA dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Proses penanganan perkara juga mengedepankan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyelidikan maupun penyidikan,” kata Hutahaean, Jumat.

Sementara itu, Pembina Ita Izzakah, S.H., M.H., selaku Kasikum Polres Muba yang bertindak sebagai kuasa hukum pihak termohon, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyampaikan argumentasi hukum dalam persidangan hingga permohonan praperadilan tersebut ditolak seluruhnya.

Ia juga menjelaskan bahwa istilah undue delay merujuk pada penundaan penanganan perkara yang tidak wajar, misalnya akibat kelalaian, ketidakkompetenan aparat, penyalahgunaan wewenang, ataupun kesengajaan mengulur waktu.

“Perlu diketahui, istilah undue delay merupakan penundaan penanganan perkara yang tidak wajar, misalnya akibat kelalaian, ketidakkompetenan aparat, penyalahgunaan wewenang, ataupun kesengajaan mengulur waktu,” ujar Ita.

Baca Juga:

Eks Petinggi Semen Baturaja Dituntut 11 Tahun Penjara, Rekanan Terancam 13 Tahun

Atas putusan tersebut, Polres Muba menyatakan akan terus menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak anak.