Kortastipidkor Polri Sita Puluhan Aset di Sumsel, Nilainya Disebut Capai Rp286,27 Miliar

PALEMBANG, Topik Sumsel — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyita puluhan aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan.

Penyitaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Tehnology dan PT Maxima Inti Finance pada periode 2012–2016.

Dalam perkara tersebut, penyidik menyebut total nilai aset yang disita mencapai sekitar Rp286,27 miliar. Aset-aset itu diamankan untuk kepentingan proses hukum sekaligus mendukung upaya pemulihan kerugian keuangan negara.

Kabag Ops Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi, mengatakan penyidik telah melakukan penyitaan dan pemasangan plang tanda aset sitaan secara serentak di sejumlah lokasi di Aceh dan Sumatera Selatan sejak Minggu hingga Kamis, 12 November 2026.

Menurut Ahmad Yusuf, terdapat 38 objek tanah dan bangunan yang disita di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Sementara itu, satu objek berada di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Enam objek lainnya tersebar di Jakarta Selatan, Kota Tangerang, dan Depok.

“Untuk 38 objek tanah dan bangunan yang disita di Sumatera Selatan, nilainya sekitar Rp24,27 miliar,” kata Ahmad Yusuf dalam konferensi pers di lantai 7 Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga:

Eks Petinggi Semen Baturaja Dituntut 11 Tahun Penjara, Rekanan Terancam 13 Tahun

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kasubbid 1 Penindakan Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Danny Sianipar, serta Dirreskrimsus Polda Sumsel, Kombes Pol Ronni Bonic.

Ahmad Yusuf merinci, 38 objek yang disita di Sumatera Selatan terdiri dari tiga bidang tanah di Kota Palembang dengan nilai sekitar Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, serta 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir dengan nilai sekitar Rp13,25 miliar.

Penyidik juga memasang plang pemberitahuan status sitaan pada objek-objek tersebut. Langkah itu dilakukan untuk mengamankan aset agar tidak dialihkan selama proses hukum berlangsung.

Ahmad Yusuf menjelaskan, perkara ini bermula dari pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology. Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat dugaan bahwa pemeriksaan terhadap calon penerima pembiayaan dan penilaian risiko tidak dilakukan sesuai ketentuan.

Akibatnya, pembiayaan tersebut mengalami kemacetan dan menyisakan kewajiban pembayaran sekitar 9 juta dolar Amerika Serikat.

Baca Juga:

Duduk Santai di Warung Kawasan PT Hindoli, Pemuda 24 Tahun Diciduk Polisi dengan 10 Paket Sabu

“Dari penyidikan, saat pemberian pembiayaan, penyidik menduga pemeriksaan terhadap calon penerima pembiayaan dan penilaian risikonya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam proses pembiayaan itu kemudian terjadi kemacetan dan menyisakan kewajiban pembayaran sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat,” jelasnya.

Persoalan kemudian berlanjut ketika LPEI memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Maxima Inti Finance. Penyidik menduga pembiayaan baru tersebut digunakan untuk menutupi pembiayaan sebelumnya yang telah bermasalah, termasuk kewajiban PT Duta Sarana Tehnology.

PT Maxima Inti Finance disebut menerima total pembiayaan sebesar 47,5 juta dolar Amerika Serikat yang dicairkan sebanyak 17 kali dalam tiga tahap.

Penyidik menduga dokumen dan jaminan yang menjadi persyaratan pencairan tidak diperiksa secara memadai. Pada akhirnya, PT Maxima Inti Finance juga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada LPEI.

Dalam perkembangan penanganan perkara, penyelidikan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025.

Baca Juga:

PAM PT Hindoli Gagalkan Dugaan Pencurian 370 Kg Brondolan Sawit, Dua Pria Diserahkan ke Polisi

Penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Lima di antaranya berasal dari unsur LPEI, yakni FH, NH, DSD, IS, dan AS. Satu tersangka lainnya berinisial DM yang merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 4 September 2025, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut tercatat sebesar 43.617.739,13 dolar Amerika Serikat atau sekitar 43,62 juta dolar AS.

Ahmad Yusuf menegaskan, penyidik masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Upaya itu dilakukan untuk mendukung pemulihan kerugian keuangan negara.

“Penyidik masih akan terus menelusuri aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara ini untuk mendukung upaya pemulihan kerugian negara. Dalam penanganan perkara ini, Polri tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak setiap tersangka,” tandasnya.

Baca Juga:

Polisi Ungkap Dugaan TPPO di Palembang, Suami Jual Istri demi Bayar Utang