23 Rumah Berdiri di Atas Lahan yang Diduga Aset Pemkab, Penyidikan Kejari Muba Berlanjut

MUBA, Topik Sumsel — Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin kembali menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengalihan dan penguasaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) di Kecamatan Sekayu. Tersangka berinisial A alias IB kini telah menjalani pemeriksaan dan ditahan di rumah tahanan (rutan) oleh penyidik.

Penetapan tersangka tersebut disampaikan langsung Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Kiki Yonata, S.H., M.H., dalam konferensi pers, Senin (9/11/2026).

Menurut Kiki, penetapan A alias IB dilakukan setelah tim penyidik memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum. Setelah penetapan, penyidik langsung memeriksa yang bersangkutan sebagai tersangka dan melakukan penahanan.

“Dalam perkara ini, objek tanah yang dipersoalkan merupakan aset Pemkab Muba di Kecamatan Sekayu yang tercatat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9 Tahun 2009,” ujar Kiki.

Penyidik menduga A alias IB menggunakan dokumen pengakuan hak atas tanah sebagai dasar untuk menguasai lahan yang berdasarkan sertifikat dan pencatatan aset merupakan milik pemerintah daerah. “Tanah tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan rumah dan penjualan sekitar 23 unit rumah kepada masyarakat,” jelasnya.

Perbuatan yang disangkakan tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam proses penyidikan, tim kejaksaan telah memeriksa sekitar 50 saksi serta melakukan penyitaan terhadap kurang lebih 80 dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Baca Juga:

Operasi Serentak Polda Sumsel Ungkap 54 Kasus Curanmor

Menanggapi pernyataan tersangka yang mengaku membeli tanah dan memiliki surat sebagai dasar penguasaan, Kiki menegaskan bahwa persoalan tersebut akan diuji melalui proses pembuktian di persidangan.

Ia juga menyampaikan bahwa perkara yang ditangani kejaksaan bukan sekadar sengketa tanah. “Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemkab Muba telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 2009. Sementara itu, dokumen pengakuan hak atau surat pengakuan hak (SPH) yang berkaitan dengan penguasaan lahan tersebut muncul beberapa tahun setelah sertifikat diterbitkan,” terangnya.

Kejaksaan menduga terdapat proses penerbitan dokumen yang tidak sesuai prosedur dan melawan hukum. Dokumen tersebut diduga kemudian digunakan sebagai dasar penguasaan tanah hingga terjadi pembangunan dan penjualan rumah.

Sebelumnya, penyidik Kejari Muba telah menetapkan mantan Lurah Serasan Jaya berinisial TG (61) sebagai tersangka dalam perkara yang sama pada 13 Oktober 2026. TG diduga terlibat dalam pengalihan dan penguasaan aset tanah Pemkab Muba yang ditaksir mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,88 miliar.

Dengan penetapan A alias IB, penyidikan perkara tersebut masih terus dikembangkan. “Kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut dan menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat,” tandas dia.

Baca Juga:

Polres Muba Ungkap Kasus Pembakaran Lahan di Batanghari Leko, Seorang Pria Ditahan