Kasus Dugaan Korupsi Lahan Kolam Retensi Simpang Bandara, PPK Ditetapkan Tersangka

PALEMBANG, Topik Sumsel — Penyidik Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan menetapkan seorang pejabat berinisial Eni sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan kolam retensi di kawasan Simpang Bandara, Kota Palembang.

Penetapan tersangka tersebut merupakan perkembangan penyidikan kasus dugaan penggelembungan harga atau mark up pembebasan lahan yang dilakukan untuk proyek pembangunan kolam retensi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, Kombes Pol Ronni Bonic, membenarkan penetapan tersangka tersebut. Ia menyebut Eni merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan lahan tersebut.

“Untuk perkembangan penyidikan, penyidik sudah menetapkan tersangka, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama saudari Eni,” kata Ronni saat dikonfirmasi, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Ronni, penyidik juga telah melimpahkan berkas perkara tahap pertama kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti.

“Berkasnya sudah tahap satu, sudah kami limpahkan ke JPU,” tambahnya.

Baca Juga:

Dalil Penundaan Penanganan Kasus Anak Tak Dikabulkan, Polres Muba Menang Praperadilan

Sebelum menetapkan tersangka, penyidik telah memeriksa sedikitnya 34 orang saksi untuk mendalami proses pengadaan dan pembebasan lahan tersebut.

Kasus ini berkaitan dengan pengadaan lahan rawa seluas sekitar 44.000 meter persegi yang berlokasi di Jalan Noerdin Panji, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Lahan tersebut dibeli Pemerintah Kota Palembang untuk pembangunan kolam retensi dengan harga yang disebut mencapai Rp995.000 per meter persegi.

Dalam dugaan yang disampaikan pelapor, harga lahan tersebut dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan perkiraan nilai sebenarnya yang disebut tidak sampai Rp250.000 per meter persegi. Bahkan, pemilik lahan disebut hanya menerima sekitar Rp55.000 per meter persegi dari transaksi tersebut.

Perbedaan nilai itu menjadi salah satu bagian yang dipersoalkan dalam laporan dugaan korupsi pengadaan lahan, dengan perkiraan kerugian atau nilai dugaan mark up yang disebut mencapai Rp35 miliar.

Penyidik masih mendalami perkara tersebut melalui proses hukum yang berjalan. Sementara itu, berkas perkara tersangka kini berada dalam penelitian JPU untuk menentukan kelengkapan materiil dan formil sebelum proses hukum selanjutnya.

Baca Juga:

Penjaga Kantin SMP di Kalidoni Ditangkap, Diduga Cabuli Siswi Berusia 13 Tahun