Yanuarpan mengatakan, ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang aturannya telah melekat. Sehingga butuh waktu, meski waktu pendaftaran PPPK sudah mepet.
“PJ sudah komunikasi dengan deputi di Kemendagri tapi memang masih berproses, yakinlah untuk PPPK ada perbaikan dari kabinet merah putih ini,” jelasnya.
Ketua PGRI Sumsel, Ahmad Zulinto mengatakan, para honorer dan PPPK punya banyak persoalan. Untu honorer yang akan daftar PPPK terkendala sistem Dapodik.
“Kami berharap jangan berdasarkan real time input dapodik sebagai acuan masa kerja para guru honorer. Akan tetapi, masa kerja nya di hitung berdasarkan TMT (Terhitung Mulai Tanggal )SK kami mengajar, jadi guru tidak dirugikan,” jelasnya.