Diduga Cemari Lingkungan, DPRD PALI Desak Tindak Tegas Sriwijaya Tansri Energi

Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah menyatakan akan memanggil manajemen PT STE dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten PALI untuk memberikan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan insiden ini.

“Kami tidak akan tinggal diam. Jika terbukti bersalah, kami akan menyurati Kementerian ESDM untuk mencabut izin PT STE. Perusahaan ini harus bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan,” tegas Firdaus.

Firdaus juga menegaskan pemanggilan ini menjadi peringatan bagi seluruh perusahaan tambang di wilayah PALI untuk mematuhi regulasi lingkungan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Sebagai solusi jangka panjang, Firdaus mempertimbangkan opsi agar tambang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PALI. Berdasarkan data, PT STE memiliki izin operasi berdasarkan Surat Keputusan No. 137/KPTS/Tamben/2014 yang diterbitkan pada 16 Januari 2014, berlaku hingga 10 September 2026.

Perusahaan ini memiliki luas wilayah IUP sebesar 9.059 hektar, yang mencakup wilayah Kecamatan Gunung Megang, Rambang Dangku, dan Talang Ubi. Meski demikian, data izin tersebut belum diperbarui, sementara Kabupaten Muara Enim telah dimekarkan menjadi Kabupaten PALI.

Baca Juga:

Peredaran Narkoba dari Balik Jeruji Terbongkar, BNNP Sumsel Perkuat Sinergi dan Soroti SDM Lapas