HUT Sumsel Diwarnai Aksi PMII, Kritik Ketimpangan dan Infrastruktur Rusak

PALEMBANG, Topik Sumsel — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumsel, Senin (18/5/2026), bertepatan dengan rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Provinsi Sumatera Selatan.

Aksi yang berlangsung sejak pagi itu diwarnai pembakaran ban bekas serta replika keranda mayat di depan pintu masuk DPRD Sumsel. Atribut tersebut menjadi simbol kekecewaan mahasiswa terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan pembangunan yang dinilai belum mampu diselesaikan pemerintah daerah meski Sumsel telah memasuki usia delapan dekade.

Aparat kepolisian bersama petugas keamanan DPRD memperketat pengamanan di sekitar lokasi. Massa kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Sumsel. Situasi sempat memanas saat mahasiswa mencoba masuk ke halaman kantor gubernur hingga terjadi aksi dorong-dorongan dengan petugas Satpol PP.

Ketua PKC PMII Sumsel, Syaidina Ali, mengatakan peringatan HUT Sumsel seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap kondisi masyarakat, bukan sekadar seremoni tahunan.

“Provinsi Sumatera Selatan sekarang berusia 80 tahun, usia yang tidak mudah. Sumsel merupakan salah satu penopang ekonomi nasional, namun berbanding terbalik dengan realita rakyat hari ini. Masyarakat masih belum sejahtera,” tegasnya dalam orasi.

PMII Sumsel juga menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat. Mahasiswa menilai anggaran daerah seharusnya lebih difokuskan untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

Baca Juga:

AJI Palembang Diskusikan Mekanisme Sengketa Pers, Singgung Gugatan terhadap 25 Media di Sumsel

Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan korupsi dana hibah tahun 2020 hingga 2022. Mereka menilai persoalan tersebut mencederai rasa keadilan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti proyek pembangunan kawasan perkantoran Pemprov Sumsel di Keramasan yang dinilai belum jelas realisasinya dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran jika tidak diselesaikan secara transparan.

PMII Sumsel turut mengkritik belanja pemerintah yang dianggap lebih banyak terserap untuk kegiatan seremonial dibanding kebutuhan dasar masyarakat. Mereka meminta pemerintah menghentikan pengeluaran yang tidak produktif dan lebih memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi rakyat.

Persoalan infrastruktur turut menjadi sorotan utama. Mahasiswa mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan rusak di berbagai daerah di Sumsel yang dinilai telah memicu kecelakaan lalu lintas dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, massa aksi juga menyinggung konflik agraria dan dugaan eksploitasi lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif di sejumlah wilayah.

Baca Juga:

Tim DVI Berhasil Identifikasi 14 Jenazah Korban Bus ALS, Langsung Diserahkan ke Keluarga

“Kami tidak akan tinggal diam melihat Sumatera Selatan dikendalikan oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil,” ujar Syaidina Ali.

Gubernur Sumsel Herman Deru akhirnya menerima massa aksi dan menanggapi sejumlah tuntutan mahasiswa. Ia menegaskan proyek pembangunan kawasan perkantoran Pemprov Sumsel di Keramasan bukan proyek sia-sia, melainkan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk menciptakan keseimbangan pembangunan wilayah ulu dan ilir.

“Tidak ada istilah sia-sia. Lahan itu sudah direncanakan sejak gubernur sebelumnya untuk menjadi kawasan perkantoran. Saat itu kondisi lahannya belum aman karena belum bersertifikat, sehingga harus diamankan terlebih dahulu,” kata Herman Deru.

Terkait transparansi belanja daerah, Herman Deru menegaskan sejak 2025 seluruh proses pengadaan pemerintah telah diunggah melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) guna mencegah praktik korupsi.

“Semua belanja kita unggah di SIRUP. Jadi masyarakat bisa melihat secara terbuka. Kalau ada yang tidak sesuai tujuan, kita coret,” ujarnya.

Baca Juga:

Sempat Jalani Dua Kali Operasi, Jumiatun Korban Bus ALS Meninggal Dunia

Menanggapi persoalan pungutan sekolah, Herman Deru menegaskan pemerintah melarang sekolah melakukan pungutan yang memberatkan siswa dan orang tua karena telah ada bantuan operasional sekolah (BOS).

Sementara soal infrastruktur, Herman Deru menjelaskan kondisi jalan di Sumsel terdiri dari jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan total panjang sekitar 19 ribu kilometer.

“Gubernur tidak pernah bilang jalan mulus semua, tapi jalan mantap. Kerusakan itu tetap ada, terutama di daerah dengan beban kendaraan berat,” tandasnya.