Jalan Rakyat Bukan Jalan Tambang: Ujian Ketegasan Pemprov Sumsel

Bertahun-tahun lamanya, jalan umum di Sumatera Selatan diperlakukan seolah-olah milik industri batubara. Truk-truk besar melintas tanpa henti, meninggalkan debu, kerusakan, dan risiko keselamatan.

Larangan yang mulai berlaku 1 Januari 2026 akhirnya menjadi jawaban atas pertanyaan lama: sampai kapan kepentingan publik dikorbankan atas nama bisnis?

Pemberlakuan larangan truk angkutan batubara melintas di jalan umum di Sumatera Selatan sejak 1 Januari 2026 merupakan momentum penting dalam upaya menata ulang relasi antara kepentingan industri dan hak publik.

Kebijakan ini bukan lahir dari ruang hampa, apalagi sekadar respon emosional terhadap tekanan sesaat. Ia merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang telah berlangsung bertahun-tahun dan terus dikeluhkan masyarakat: kerusakan jalan, kemacetan parah, kecelakaan lalu lintas, polusi debu, hingga runtuhnya infrastruktur vital.

Selama ini, jalan umum baik jalan Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten secara de facto berubah fungsi menjadi jalur utama angkutan industri batubara.

Baca Juga:

PS Palembang U-15 Sapu Bersih Grup, Hattrick Sheva Antar Laskar Segentar Alam ke Semifinal