Masyarakat Belida Darat menyampaikan lima tuntutan kepada PT Pertamina, yaitu:
1. Hentikan eksploitasi sumber daya alam di Kecamatan Belida Darat.
2. Bentuk tim terpadu untuk menilai kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang.
3. Berikan beasiswa S1 untuk anak-anak asal Belida Darat.
4. Adakan operasi pasar murah bagi masyarakat terdampak.
5. Perbaiki infrastruktur yang rusak akibat kendaraan operasional tambang.
Warga juga menyoroti kurangnya keberpihakan Pemprov Sumsel dalam menangani persoalan ini. Pada aksi pertama, aspirasi sudah disampaikan, tetapi tidak ada solusi nyata hingga kini. “Kami tidak melihat langkah serius dari pemerintah untuk membela masyarakat,” ujar Astri.
Sehingga warga mengultimatum PT Pertamina agar segera mengambil langkah konkret. Jika tidak, tiga stasiun pengumpulan minyak di wilayah mereka akan ditutup. “Kami tidak ingin konflik ini berlarut-larut. Jika pemerintah tidak membela kami, kami akan mengambil langkah kami sendiri,” tegas Astri.
Kabid Gakkum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Sumsel, Yulkar Pramilius, menyatakan bahwa Pemprov telah meneruskan keluhan masyarakat kepada PT Pertamina, termasuk insiden kebocoran air produksi di salah satu lahan warga bulan lalu. Namun, warga menilai langkah ini hanya formalitas tanpa hasil nyata di lapangan.