PDI Perjuangan Muba Gelar FGD : Bongkar Politik Biaya Tinggi hingga Krisis Tata Kelola APBD

MUBA, Topik Sumsel — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Cha-Cha Sekayu, Kamis (20/11/2025) sebagai langkah strategis untuk menganalisis persoalan politik lokal serta merumuskan arah perjuangan lima tahun ke depan. Kegiatan ini merupakan bagian dari mandat nasional partai dalam penyusunan Sikap Politik dan Arah Perjuangan PDI Perjuangan.

Krisis Kepercayaan Politik Jadi Sorotan Utama

Dalam diskusi tersebut, puluhan pakar dari berbagai bidang politik, hukum, ekonomi daerah, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan menguraikan persoalan mendasar yang menahan laju pembangunan Muba selama hampir dua dekade.

FGD menyimpulkan bahwa Muba tengah menghadapi krisis kepercayaan politik. Kondisi ini bukan disebabkan oleh apatisme rakyat, melainkan oleh politik biaya tinggi, transaksi elektoral yang vulgar, lemahnya keteladanan pemimpin daerah, hingga rangkaian kasus korupsi yang menjerat kepala daerah hasil Pilkada langsung.

Ketimpangan struktur APBD juga menjadi persoalan serius. Belanja pegawai dan operasional dinilai menyedot ruang fiskal, sehingga anggaran untuk layanan publik, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat justru terpinggirkan. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan perkebunan dinilai tidak memberikan nilai tambah signifikan bagi masyarakat desa.

Tiga Agenda Utama: Akhiri Siklus Politik Rusak

Baca Juga:

Sujud Syukur di Pintu Lapas, Napi Kasus Pembunuhan Bebas Berkat Remisi HUT RI

FGD PDI Perjuangan Muba merumuskan tiga fokus besar:

1. Mengonfirmasi diagnosis politik lokal, termasuk biaya politik tinggi, erosi ideologi partai, dan ketimpangan pengelolaan APBD.
2. Menggali perspektif lintas sektor guna memetakan masalah secara objektif dan terukur.
3. Menetapkan rekomendasi strategis lima tahun ke depan yang konkret dan berpihak pada rakyat.

Ketua DPC PDI Perjuangan Muba, Beni Hernedi, menegaskan bahwa FGD ini menjadi ruang terbuka untuk mengatakan bahwa Muba membutuhkan perubahan politik yang progresif, bukan sekadar perubahan kosmetik. Ia menambahkan bahwa rakyat selama ini hanya menjadi penonton dalam pengelolaan sumber daya alam yang dieksploitasi secara besar-besaran.

“Muba sedang menghadapi krisis kepercayaan politik. Penyebabnya bukan rakyat yang apatis, tapi praktik politik berbiaya tinggi dan pemerintahan yang gagal memberi teladan,” ujar Beni.

Arah Perjuangan 5 Tahun ke Depan

Draf awal sikap politik PDI Perjuangan Muba menyusun lima arah perjuangan utama:

Baca Juga:

Niat Menolong Teman Berujung Petaka, Pelajar SMP Hilang Terseret Arus Sungai Musi

• Memulihkan kepercayaan rakyat melalui disiplin kader dan tata kelola partai yang bersih.
• Membangun kemandirian ekonomi rakyat, khususnya sektor pertanian, perkebunan rakyat, perikanan air tawar, dan ekonomi desa.
• Menjaga keadilan ekologis dengan melindungi hutan, sungai, dan kawasan ekologis bernilai tinggi.
• Mereformasi tata kelola APBD agar kembali berfokus pada layanan publik.
• Mendorong pemekaran wilayah Timur Muba sebagai strategi pemerataan pembangunan.

PDI Perjuangan: Politik Harus Kembali ke Jalan Ideologi

Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan Sumsel, Susanto Aziz, menyebut FGD ini sebagai momentum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap politik yang kini dinilai sarat transaksi.

“PDI Perjuangan tidak sedang mencari pembenaran, tetapi mencari jalan keluar. Politik tidak boleh lagi menjadi ruang transaksi, melainkan ruang perjuangan ide, keberanian moral, dan keberpihakan nyata kepada rakyat,” tegasnya.