“Tim ini nantinya terdiri dari kementerian dan lembaga yang akan bekerja sama untuk mempersiapkan initial memorandum. Tim nasional ini juga akan bermitra dengan 26 komite di OECD dan mematuhi 243 standar atau instrumen yang telah ditetapkan, yang diharapkan dapat diselesaikan pada Desember 2024,” tegasnya.
Airlangga mengungkapkan, platform ini berupaya untuk mempercepat transparansi, proses kerja, mempercepat waktu dan aksesi yang menggunakan platform digital dalam proses di OECD.
“Portal ini diluncurkan sebagai langkah awal untuk memulai proses aksesi OECD, Proses aksesi ini, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Beberapa negara lain membutuhkan hingga tiga tahun untuk menyelesaikan proses tersebut. Namun, Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang memulai dan diterima dalam proses aksesi OECD,” tambahnya
Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, proses aksesi menjadi anggota penuh OECD ini membutuhkan reformasi serta perbaikan struktural 242 instrumen OECD yang menyangkut seluruh Kementerian dan Lembaga, termasuk di internal Kementerian Keuangan.