Sumbang Rp7,59 Miliar untuk Negara dari Minyak Ilegal, AKBP Ahmad Budi Martono Raih Penghargaan Nasional

PALEMBANG, Topik Sumsel — Komitmen dalam memberantas praktik minyak ilegal di Sumatera Selatan mengantarkan Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Ahmad Budi Martono, menerima penghargaan dari SKK Migas. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilannya dalam penegakan hukum sekaligus pengelolaan barang bukti minyak ilegal yang berhasil dikonversi menjadi Minyak Bagian Negara (MBN).

Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan prestasi AKBP Ahmad Budi Martono dalam menangani berbagai perkara tindak pidana migas sepanjang periode 2023 hingga 2025. Sertifikat penghargaan tersebut ditandatangani langsung oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta.

Keberhasilan yang diraih tidak hanya berdampak pada aspek penegakan hukum, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan negara. Dari pengelolaan barang bukti minyak ilegal hasil pengungkapan berbagai kasus di wilayah hukum Polda Sumsel, negara berhasil memperoleh tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp7,59 miliar.

Selama menjabat sebagai Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Ahmad Budi Martono tercatat memimpin pengungkapan puluhan kasus tindak pidana di sektor sumber daya alam. Sebanyak 21 laporan polisi terkait tindak pidana migas berhasil ditangani, serta 12 laporan polisi di sektor pertambangan batubara sepanjang April 2025 hingga Juni 2026.

Selain itu, jajaran Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel juga berhasil mengamankan barang bukti minyak ilegal sebanyak 1.553,9 ton selama periode 2023 hingga 2026. Sementara di sektor pertambangan, sebanyak 288 ton batubara ilegal berhasil diamankan sepanjang April 2025 hingga Juni 2026.

Ketua Forum Jurnalis Migas (FJM) Sumsel, Ocktaf Riyadi, menilai penghargaan yang diberikan SKK Migas tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kerja nyata aparat penegak hukum dalam mendukung tata kelola sektor migas yang lebih baik dan akuntabel.

Baca Juga:

Perkuat Soliditas Forkopimda, Kapolres Muba Gelar Coffee Morning Bahas Isu Strategis Daerah

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap aktivitas minyak ilegal tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi negara melalui peningkatan penerimaan negara bukan pajak,” ujar Ocktaf, Minggu (21/6/2026).

Menurutnya, keberhasilan mengelola barang bukti hasil penindakan hingga dapat dicatat sebagai Minyak Bagian Negara merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Pasalnya, praktik eksploitasi dan perdagangan minyak ilegal selama ini menjadi salah satu tantangan besar dalam pengelolaan sektor migas di Sumatera Selatan.

“Keberhasilan ini membuktikan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan sektor migas mampu menghasilkan dampak positif. Selain menekan aktivitas ilegal, juga dapat mengoptimalkan potensi penerimaan negara,” katanya.

Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai praktik ilegal di sektor migas.

“Kita membutuhkan komitmen bersama untuk memberantas praktik minyak ilegal, termasuk aktivitas refinery ilegal yang selama ini merugikan negara. Penegakan hukum harus berjalan seiring dengan peran aktif masyarakat dalam mengawasi aktivitas yang berpotensi merugikan negara dan merusak lingkungan,” tegasnya.

Baca Juga:

Dominasi GTA Palembang Berlanjut, Ryzki Oer Antar Tim Sabet Juara Umum III MOKS 7

Penghargaan yang diterima AKBP Ahmad Budi Martono menjadi bukti bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku kejahatan. Pengelolaan barang bukti yang profesional, transparan, dan akuntabel juga mampu memberikan manfaat nyata bagi negara melalui optimalisasi penerimaan dari sektor migas yang selama ini kerap dirugikan oleh praktik-praktik ilegal.