Tinggal Tunggu Kesiapan Anggaran, Dinas Koperasi Muba Matangkan Penyaluran PKM

MUBA, Topik Sumsel — Kabar baik bagi pelaku usaha dan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Program Keluarga Maju (PKM) yang digagas Pemerintah Kabupaten Muba melalui Dinas Koperasi dan UKM segera memasuki tahap pelaksanaan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Muba, Zulkarnain, S.P., mengatakan secara teknis persiapan program tersebut telah dilakukan. Saat ini, pihaknya masih menunggu kepastian kesiapan anggaran sebelum penyaluran bantuan dimulai.

“Secara teknis semuanya sudah siap. Untuk tahun ini, kita akan menyalurkan PKM bagi 902 orang penerima manfaat di tahun pertama,” ujar Zulkarnain saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, koordinasi dengan Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Muba terkait pembiayaan program tersebut juga telah dilakukan. Pemerintah daerah berharap program ini dapat segera direalisasikan untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha produktif.

Dalam pelaksanaannya, setiap penerima manfaat direncanakan memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp10 juta. Dengan jumlah 902 penerima, total alokasi bantuan yang disiapkan mencapai Rp9,02 miliar.

Zulkarnain menerangkan, mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui rekening masing-masing penerima. Meski dana diterima dalam bentuk uang tunai, penggunaannya diwajibkan untuk membeli peralatan usaha sesuai proposal yang telah diajukan.

Baca Juga:

Kantor Hukum XAVIER dan Polres Muba Jajaki Penguatan Sinergi Penegakan Hukum

Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, Dinas Koperasi dan UKM Muba menggandeng pihak ketiga, yakni CV Cipta Bangun Konsultan.

“Pelaksanaan di lapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsultan, mulai dari verifikasi dan validasi (verval), pendampingan pencairan, pengawalan belanja peralatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Konsultan dikontrak selama dua bulan kerja dengan nilai anggaran mencapai Rp400 juta,” jelasnya.

Terkait adanya isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pengajuan maupun penyaluran bantuan, Zulkarnain menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi oknum yang berupaya mengambil keuntungan pribadi dari program tersebut.

Ia mengaku telah menerima informasi mengenai dugaan adanya pihak yang mencoba memanfaatkan program PKM. Menindaklanjuti informasi itu, pihaknya telah melakukan pengecekan ke lapangan. Namun, hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran sebagaimana isu yang beredar.

“Jujur, kami memang sudah pasang telinga dan mendengar isu bahwa ada yang berani main-main. Kami langsung bergerak melakukan kroscek ke lapangan, dan sejauh ini belum ditemukan adanya pelanggaran,” tegasnya.

Baca Juga:

Tiang Listrik Roboh ke Jalan Lintas Tengah, Polisi Berlakukan Sistem Buka Tutup di Lawang Wetan

Meski demikian, Zulkarnain menjelaskan bahwa dalam proses pengajuan proposal mungkin terdapat pengeluaran administratif kecil, seperti pembelian meterai dan biaya pencetakan dokumen. Menurutnya, biaya tersebut diperkirakan tidak lebih dari Rp50 ribu.

“Selebihnya, program ini harus bersih dan tepat sasaran,” tutupnya.

Melalui program PKM, Pemerintah Kabupaten Muba diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi keluarga, memperkuat usaha masyarakat, serta membuka peluang peningkatan pendapatan bagi para penerima manfaat.