Larangan Truk Batubara Diapresiasi DPRD Sumsel, Diminta Diawasi Ketat di Lapangan

PALEMBANG, Topik Sumsel — Instruksi Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) yang melarang truk angkutan batubara melintas di jalan umum mulai 1 Januari 2026 terus menuai dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan legislatif.

Dukungan tersebut kali ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Sumsel, Andi Rizkiyansyah, SIP. Ia menilai kebijakan tegas yang diambil Gubernur Sumsel Herman Deru merupakan langkah strategis yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas.

“Langkah konkret Pak Gubernur Herman Deru ini menjadi awal yang sangat baik untuk mewujudkan jalan umum yang lebih aman, tertib, dan berkeadilan bagi masyarakat Sumatera Selatan,” ujar Andi, Selasa (tanggal menyesuaikan).

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Kosgoro (BMK) 1957 Sumsel ini menilai, selama ini aktivitas truk batubara di jalan umum kerap memicu berbagai persoalan, mulai dari kemacetan, kerusakan infrastruktur jalan, hingga tingginya risiko kecelakaan lalu lintas.