Tolak Permendagri 134 Tahun 2022, Warga FMTSPPA Bersatu Ancam Gelar Aksi Damai Kedua

Tiba-tiba, Suhadi menegaskan, Permendagri 134 tahun 2022 keluar, dan wilayah 4 RT ini masuk Kabupaten Banyuasin.

“Kita tetap berjuang terus hingga titik nadir, tetap berkeras menolak masuk Banyuasin dan membatalkan Pemendagri tersebut. Aksi kedua ini kita libatkan 1.000 orang dari 4 RT,” tegasnya.

Sementara itu, Bidang Hukum FMTSPPA Bersatu M Huda SH menambahkan, banyak dampak bakal dirasakan, karena ini sarana dan prasarana itu semuanya dari Pemkot Palembang, sekarang sudah keluar Pemendagri 134 tahun 2022 bisa menimbulan dampak merugikan masyarakat dari segi aspek sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan hukum, diantaranya.

1. Sarana pendidikan dari SD, SMP dan SMA walaupun dekat dengan tempat pemukiman, tapi tidak bisa kami masuki karena akan dibatasi zona kota Palembang, karena wilayah masuk Banyuasin atau berbeda rayon sekolah.

2. Sarana Kesehatan walaupun bisa digunakan tapi, kami sebagai tamu bukan tuan rumah.

3. Pelayanan Admistrasi kependudukan dan lainnya jauh dari pusat pemerintahan sehingga akan mempersulit warga dan membutuhkan biaya cukup tinggi.

Baca Juga:

HUT Sumsel Diwarnai Aksi PMII, Kritik Ketimpangan dan Infrastruktur Rusak