PMII Sumsel turut mengkritik belanja pemerintah yang dianggap lebih banyak terserap untuk kegiatan seremonial dibanding kebutuhan dasar masyarakat. Mereka meminta pemerintah menghentikan pengeluaran yang tidak produktif dan lebih memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi rakyat.
Persoalan infrastruktur turut menjadi sorotan utama. Mahasiswa mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan rusak di berbagai daerah di Sumsel yang dinilai telah memicu kecelakaan lalu lintas dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, massa aksi juga menyinggung konflik agraria dan dugaan eksploitasi lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif di sejumlah wilayah.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat Sumatera Selatan dikendalikan oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil,” ujar Syaidina Ali.
Gubernur Sumsel Herman Deru akhirnya menerima massa aksi dan menanggapi sejumlah tuntutan mahasiswa. Ia menegaskan proyek pembangunan kawasan perkantoran Pemprov Sumsel di Keramasan bukan proyek sia-sia, melainkan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk menciptakan keseimbangan pembangunan wilayah ulu dan ilir.