HUT Sumsel Diwarnai Aksi PMII, Kritik Ketimpangan dan Infrastruktur Rusak

“Tidak ada istilah sia-sia. Lahan itu sudah direncanakan sejak gubernur sebelumnya untuk menjadi kawasan perkantoran. Saat itu kondisi lahannya belum aman karena belum bersertifikat, sehingga harus diamankan terlebih dahulu,” kata Herman Deru.

Terkait transparansi belanja daerah, Herman Deru menegaskan sejak 2025 seluruh proses pengadaan pemerintah telah diunggah melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) guna mencegah praktik korupsi.

“Semua belanja kita unggah di SIRUP. Jadi masyarakat bisa melihat secara terbuka. Kalau ada yang tidak sesuai tujuan, kita coret,” ujarnya.

Menanggapi persoalan pungutan sekolah, Herman Deru menegaskan pemerintah melarang sekolah melakukan pungutan yang memberatkan siswa dan orang tua karena telah ada bantuan operasional sekolah (BOS).

Sementara soal infrastruktur, Herman Deru menjelaskan kondisi jalan di Sumsel terdiri dari jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan total panjang sekitar 19 ribu kilometer.

“Gubernur tidak pernah bilang jalan mulus semua, tapi jalan mantap. Kerusakan itu tetap ada, terutama di daerah dengan beban kendaraan berat,” tandasnya.

Baca Juga:

AJI Palembang Diskusikan Mekanisme Sengketa Pers, Singgung Gugatan terhadap 25 Media di Sumsel