Satoto Waliyun, dari ormas Laskar Merah Putih, mengusulkan agar Pemkab Muba melakukan penyesuaian terhadap APBD. Menurutnya, kenaikan BBM akan mempengaruhi rencana belanja anggaran dan pembangunan daerah.
“Kami perwakilan dari ormas siap mendukung dan akan ikut mengawal pendistribusian BBM di beberapa SPBU di wilayah Muba. Kami tak ingin ada anarkisme akibat kenaikan harga BBM,”ucapnya.
Menanggapi dugaan penyelewengan ini, manajemen Pertamina, Adytia Agung mengungkapkan pihaknya akan melakukan beberpa kebijakan. Yaitu mewajibkan konsumen pengguna BBM subsidi mendaftar via web registrasi. Adytia berdalih agar konsumen pengguna yang berhak dan penyusup terdeteksi. Pertamina juga akan melakukan pencocokan data termasuk penentuan konsumen yang tergolong penerima subsidi sesuai Perpres 191 tahun 2014.
“Transaksi BBM subsidi hanya dilakukan oleh konsumen yang terdaftar dan memiliki QR Code. Cara ini efektif bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi menjadi terlayani lebih baik sekaligus mengeluarkan pihak yang tidak berhak “paparnya. (win/ril)