Penyidikan Korupsi Lahan Kolam Retensi Palembang, 60 Saksi dan 2 Ahli Sudah Diperiksa

PALEMBANG, Topik Sumsel — Penyidik Subdit III Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumsel telah memeriksa sebanyak 60 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kolam retensi di Simpang Bandara Kota Palembang. Proyek tersebut merupakan program dari Dinas PUPR Kota Palembang.

Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel, Kompol Kristanto Situmeang, mengatakan pemeriksaan saksi terus dilakukan untuk memperkuat proses penyidikan kasus tersebut. Selain puluhan saksi, penyidik juga sudah meminta keterangan dari dua saksi ahli, yakni dari Kementerian ATR/BPN dan ahli pidana.

“Proses penyidikan masih berjalan. Sejauh ini kami sudah memeriksa 60 saksi dan dua saksi ahli,” ujar Kompol Kristanto Situmeang, Rabu (3/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa dalam tahap penyelidikan sebelumnya, BPKP telah mengeluarkan audit investigasi. Saat masuk ke tahap penyidikan, BPKP kembali melakukan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) secara resmi, yang diperkirakan tidak jauh berbeda dari hasil investigasi awal.

Saat ditanya mengenai adanya calon tersangka, Kompol Kristanto belum dapat membeberkannya.

“Insya Allah setelah penyidikan selesai dan seluruh saksi diperiksa, pasti akan kami sampaikan. Masih ada beberapa saksi lagi yang akan diperiksa,” ujarnya.

Baca Juga:

Cekcok Keluarga Berujung Maut, IRT di Palembang Ditangkap Usai Tusuk Kerabat Sendiri

Kristanto juga menambahkan bahwa tim penyidik saat ini berada di Jakarta untuk memeriksa dua saksi ahli tambahan.

Sebelumnya, dalam penanganan perkara ini, penyidik menemukan adanya dugaan mark up dalam pembelian lahan untuk pembangunan kolam retensi di Jalan Noerdin Panji, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang.

Lahan rawa seluas 44.000 m² tersebut dibeli Pemkot Palembang dengan harga Rp995.000 per meter, padahal harga pasarnya tidak mencapai Rp250.000 per meter. Ironisnya, pemilik lahan disebut hanya menerima Rp55.000 per meter. Dari temuan tersebut, penyidik menduga terjadi mark up hingga Rp35 miliar.