“Kami di lembaga survei biasanya mengistilahkan isu korupsi/KKN yang menimpa bakal calon kepala daerah ini tsunami politik. Banyak calon kerpala daerah yang populer dan disenangi pemilih tadinya akan tetapi setelah terkena isu korupsi/KKN maka berdampak turunya akseptabilitas (tingkat kesukaan). Efeknya dipastikan akan menurunkan elektabilitas (keterpilihan). Terlebih lagi pilkada yang akan digelar hanya menyisakan waktu lima bulan lagi, dukungan pemilih akan cepat sekali berubah dan tergerus juga semakin kuat karena sekali lagi, pemilih sangat rentan sekali dengan isu korupsi/KKN tersebut. Pengalaman survei perilaku pemilih di Indonesia bahwa isu korupsi/KKN merupakan salah satu tsunami politik yang besar mengerus elektabilitas. Jadi hindari hal tersebut bagi calon kepala daerah yg akan bertarung pada pilkada,” pungkas mantan auditor survei capres partai Demokrat ini dengan lugas.